PISOWANAN AGUNG
Alkisah di jaman awal pemerintahan Mataram Islam di Kota Gede, tradisi pisowanan agung atau rapat segenap petinggi kerajaan diadakan terus berlanjut secara rutin. Tradisi ini telah tumbuh semenjak masa awal sejarah Nusantara yang diawali Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Pisowanan agung merupakan forum pertemuan segenap pejabat negeri, termasuk para raja bawahan dan bupati yang sekaligus mempersembahkan bulubekti(upeti) sebagai tanda kesetiaan. Dengan demikian pisowanan agung di jaman negara modern barangkali dapat disejajarkan dengan rapat kabinet.
Keistimewaan era Mataram Islam adalah bahwa pada saat pisowanan agung yang berlangsung di Siti Hinggil Kraton tersebut, seringkali dijumpai beberapa kawula dalem(rakyat) yang duduk berjemur diri di tengah Alun-alun Lor(utara). Para kawula dalem tersebut tidak hanya sekedar dede di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D, tetapi mereka sedang melakukan laku pepe. Ya, mereka sedang menjemur diri. Adapun tujuan laku pepe adalah untuk menarik perhatian Ngarso Dalem agar kawula tersebut diperkenankan untuk menghadap baginda. Dan memang biasanya, apabila pada saat pisowanan agung terlihat ada kawula dalem yang melakukan pepe, maka Ngarso Dalempun kemudian segera memanggil rakyatnya tersebut.
Adapun kawula yang dipanggil menghadap, kemudian segera mengemukakan persoalan yang menimpa dirinya. Selain masalah keseharian, dalam kesempatan ini rakyat dapat melaporkan apabila ada tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak lain maupun para abdi dalem terhadap rakyat. Dan pada kesempatan tersebut sang baginda dapat langsung menggelar sidang pengadilan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian laku pepe merupakan proses awal seorang hamba untuk berunjuk rasa kepada raja, menyampaikan aspirasi, sekaligus memohon penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi rakyat di bawah.
Sejarah kemudian bergeser, acara pisowanan agung yang saat ini masih seringkali berlangsung di Kraton Ngayogyakarta Hadingrat, tidaklagi dikhususkan untuk para pejabat pemerintahan, namun lebih luas untuk semua kalangan rakyat. Kesempatan pisowanan agung merupakan pertemuan raja dengan segenap rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan-permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat. Dengan demikian pisowanan agung dapat dipandang sebagai wadah atau “lembaga” aspirasi kultural sebagai wujud demokrasi versi kerajaan Jawa. Dalam masa pemerintahan Ngarso Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso(Sri Sultan HB X) saat ini paling tidak tercatat sudah berlangsung lebih dari tiga kali pisowanan agung kawulo Yoja.
Pisowanan agung pertama terjadi pada tanggal 20 Mei 1998 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itu tengah terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa di berbagai kota untuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Sri Sultan HB X bersamaan dengan Sri Paku Alam VIII menyampaikan sabdanya sebagai dwitunggal yang mendukung cita-cita reformasi dan sekaligus secara terbuka meminta Presiden Soeharto untuk mundur. Keputusan untuk mendukung reformasi bahkan telah diperlihatkan oleh Ngarso Dalem semenjak awal dengan seringkali turun ke bawah menyampaikan orasi pada saat demonstrasi mahasiswa berlangsung, dan untuk menentramkan massa di bawah agar jangan sampai bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya sebagaimana demonstrasi di kota-kota lain yang berakhir dengan pengrusakan fasilitas umum. Ya, pada saat itu Jogja masih tetap adem ayem karena kewibawaan Sultan.
Pisowanan agung ke dua terjadi pada beberapa saat sepeninggalan Sri Paduka Paku Alam VIII selaku Pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September 2008. Sebagai sebuah daerah istimewa yang berlandaskan suatu undang-undang, rakyat Jogja menghendaki bahwa gubernur daerahnya secara otomatis berasal dari keluarga Kasultanan dan wakilnya dari Pakualaman. Mangkatnya Paku Alam VIII menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan. Hal inilah yang mendorong rakyat menuntut ditetapkannya Ngarso Dalem sebagai gubernur dan Paku Alam IX sebagai wakilnya.
Aspirasi rakyat di depan Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditanggapi dengan cepat. Hal inilah yang menyebabkan rakyat Jogja berinisiatif melakukan pisowanan agung, bahkan sekaligus melantik Ngarso Dalem sebagai pimpinan pemerintahan di DIY. Dengan demikian Sultan HB X merupakan gubernur pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat secara bulat, meskipun tidak melalui suatu mekanisme pilkada langsung sebagaimana pemilihan gubernur di era otonomi daerah saat ini. Inilah sekali lagi bukti keistimewaan Jogja, yang meski dipadang seblah mata oleh beberapa pihak sebagai pewaris kekuasaan feodalisme, namun justru membuktikan diri sebagai pelopor sistem pemerintahan yang demokratis dimana suara rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
Pisowanan agung selanjutnya terjadi pada akhir tahun 2007, namun terbatas hanya diikuti oleh pemuka masyarakat yang tergabung sebagai paguyuban lurah dan pamong DIY. Pada kesempatan ini, sedikit berbeda dengan pisowanan agung- pisowanan agung sebelumnya, Ngarso Dalemlah yang sengaja memberikan titah bahwa dirinya tidak lagi bersedia untuk memangku jabatan gubernur yang akan berakhir setahun kemudian. Sikap Sultan ini sebenarnya merupakan kebulatan sikap Beliau untuk dapat lebih mendarmabaktikan dirinya bagi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya Ngarso Dalem IX.
Di samping alasan tersebut di atas, sikap Sultan juga sedikit banyak dipengaruhi oleh berlarut-larutnya pembahasan rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta selama lebih dari lima tahun. Nampaknya Ngarso Dalem menganggap DPR tidak serius dalam menjawab aspirasi rakyat Jogja yang dinamis. Keberadaan undang-undang keistimewaan sangat diharapkan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan istimewa di Yogyakarta sesuai dengan fakta sejarah dengan ciri keberadaan keraton Kasultanan dan Pakualaman sebagai pilar utama pemerintahan.
Pisowanan agung terakhir berlangsung bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2008. Kali ini kawulo Yoja mendorong Ngarso Dalem untuk tampil dipentas nasional dengan maju sebagai salah seorang calon presiden dalam pemilihan presiden tahun 2009. Sedari pagi, meski hujan gerimis terus mengguyur kota Jogja, namun hal tersebut tidak menyurutkan niat para kawulo untuk terus mengalir membanjiri Alun-alun utara. Setelah Ngarso Dalem dan permaisuri GKR Hemas rawuh, satu persatu perwakilan masyarakat naik ke mimbar menyampaikan aspirasi dan dukungan. Setelah semua kelompok masyarakat menyampaikan aspirasinya, segara Ngarso Dalem menyampaikan sabda selaku Raja Kasultanan Yogyakarta.
Dalam sabdanya, Sultan HB X menyampaikan bahwa reformasi yang telah tumbuh benihnya semenjak sepuluh tahun yang lalu nampaknya hingga kini belum mampu menghasilkan perubahan yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan rakyat. Elit-elit negara dewasa ini tidak memiliki konsep yang jelas mengenai arah bangsa yang akan ditempuh. Masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan partai dan golongannya sendiri-sendiri. Krisis terus berlangsung, bahkan kian parah merambah seluruh aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, apabila bangsa ini ingin bangkit untuk sejajar dengan bangsa yang lain, maka dibutuhkan seorang pucuk pimpinan nasional yang memiliki visi dan misi yang tajam ke depan serta memiliki jiwa kenegarawanan yang mampu mempersatukan setiap potensi bangsa untuk bangkit dari keterpurukan.
Kekuasaan raja sebagaimana diamanatkan oleh Ngarso Dalem IX, harus dipergunakan sebesar-besarkan bagi kesejahteraan rakyat. Tahta untuk rakyat merupakan wasiat agung yang harus dilanjutkan oleh setiap pewaris keraton. Dan nampak wasiat tersebut merupakan rujukan utama pada setiap langkah dan kebijakan Ngarso Dalem, bahkan pada saat jumenengan Beliau menyampaikan pidato berjudul Meneguhkan Kembali Tahta untuk Rakyat. Dengan demikian kepentingan rakyat adalah darah perjuangan sang raja.
Perjuangan Keraton Yogyakarta dalam mendukung reformasi telah dimulai oleh Ngarso Dalem dengan berdiri tegak mendukung gerakan mahasiswa di tahun 2008. Jalinan kerja sama dengan tokoh bangsa yang lain juga dilakukan Sultan sebagaimana nampak keterlibatan Beliau sebagai salah satu dari empat tokoh pendeklarasi Deklarasi Ciganjur bersama Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati. Keterlibatan Ngarso Dalem dalam memecahkan persoalan-persoalan kebangsaan adalah semata-mata demi kepentingan rakyat. Ngarso Dalem bertekad menihilkan kepentingan diri pribadinya untuk memberikan darma bakti terbesarnya bagi kepentingan bangsa dan negara, demikian ungkap penasehat Sultan, Damardjati Supadjar. Selamat berjuang Sultan!!!!![]
