Jelang Pilpres!

NASIB BANGSA DI TANGAN KITAKAH?

Tiga pekan lebih kehidupan berpolitik di negeri kita diwarnai dengan gegap gempita kampanye terbuka para calon presiden. Gema orasi dan janji-janji telah ditebarkan oleh para juru kampanye. Para tokoh dan petinggi partai secara tiba-tiba dan mendadak seolah-olah berada di atas kepentingan rakyat. Pada musim seperti ini rakyat adalah raja, sedangkan para elit partai adalah hamba sahayanya. Rakyat seolah-olah dipundi-pundi dan disembah-sembah.
Sebagaimana makna demokrasi, sesungguhnya pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Rakyatlah pemegang utama saham berdirinya suatu negara. Pemimpin negara bagaimanapun berkuasanya, sangat membutuhkan dukungan rakyat sebagai sebuah legitimasi kekuasaan. Sedangkan rakyat, bagaimanapun sering dianggap rendah derajatnya tidaklah terlalu mutlak membutuhkan pemimpin karena dalam kenyataan rakyat seringkali hanyalah menjadi tumbal kekuasaan dan harus berjuang sendiri dalam rangka mempertahankan hidupnya.
Ketika kita sepaham untuk hidup bernegara dalam suatu sistem demokrasi, maka jelas tidak sepenuhnya setiap rakyat mendapatkan kesempatan menjalankan kekuasaan. Dengan demikian diperlukan segelintir rakyat tertentu untuk mewakili menjalankan kekuasaan tersebut. Inilah yang menyebabkan segelintir elit pemegang kekuasaan tersebut disebut sebagai wakil rakyat. Sekali lagi, mereka hanyalah wakil rakyat yang semestinya melaksanakan amanat rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat.
Dalam negara demokrasi yang kita anut, kita kemudian sepakat untuk memilih wakil kita tersebut melalui mekanisme pemilihan umum(Pemilu). Pemilihan wakil rakyat diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Perubahan ketatanegaraan setelah reformasi mengubah Pemilu yang semula hanya sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian berkembang juga untuk memilih wakil daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah serta memilih Presiden, Gubernur, atau Bupati/Walikota secara langsung.
Pemilu merupakan pengejawantahan pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan mengeluarkan pendapatnya. Dalam Pemilu, pendapat rakyat yang ditunjukkan dalam pilihan yang diambilnya, merupakan hal yang sangat menentukan baik buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila rakyat memilih wakilnya yang teguh mengemban amanat, tentunya kepentingan rakyat akan terwujud. Namun sebaliknya apabila rakyat melakukan kesalahan memilih wakilnya yang tidak dapat mengemban amanat, maka yang akan terjadi adalah pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
Melalui serangkaian kampanye, mulai dari yang tertutup hingga kampanye terbuka dengan pengerahan ribuan massa, partai politik berusaha menyampaikan visi, misi, dan janji-janji program untuk menyejahterakan rakyat. Partai politik memang ibarat tukang jual jamu yang sedang menawarkan barang dagangannya. Setiap partai menjanjikan pemenuhan kebutuhan sembako yang terjangkau, pendidikan gratis, penjaminan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan, dan seribu satu impian indah lainnya.
Kalau kita mencermati visi, misi, platform, dan program setiap partai, sejatinya setali tiga uang apa yang mereka tawarkan. Semuanya mirip, bahkan nyaris sama tiada beda sedikitpun. Jika demikian kenyataanaya, tentunya kita dapat mengajukan pertanyaan: jika semua cita-cita dan semangat partai tersebut sama, kenapa mesti perlu berbeda partai, bahkan banyak partai? Apakah benar mereka memperjuangkan kepentingan rakyat?
Kalaulah memang para pimpinan partai tersebut benar-benar berjuang untuk rakyat, kenapa dengan platform tersebut mereka tidak mau bersatu? Bukankah akan lebih efektif dan optimal setiap perjuangan yang dilandasi semangat persatuan? Bukankah kita sudah sangat paham bahwa persatuan akan membawa kepada keteguhan dan kesentosaan, sementara perpecahan membawa kepada keruntuhan?
Apakah dengan berwarna-warninya bendera partai hanyalah menjadi ajang kalangan elit tertentu untuk mengeruk keuntungan atas nama rakyat? Mereka sebenarnya tidaklah berniat membela kepentingan rakyat karena yang mereka bela hanyalah kepentingan partai dan golongannya. Jika demikian, apakah yang mesti kita lakukan sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi?
Menghadapi fenomena dunia percaturan di negara kita, nampaknya rakyat dituntut untuk cerdas dan cermat dalam menentukan pilihannya. Nalar saja tidaklah cukup untuk melandasi pertimbangan suatu pilihan. Nampaknya rakyat harus kembali mengasah rasa dan hati nuraninya. Rakyat jangan lagi mau ditipu dengan iming-iming impian kosong. Cara-cara politik kotor dan rendahan seperti politik uang, jangan sampai membutakan mata hati kita.
Jangan lagi kita memilih partai hanya karena di sana ada saudara kita, ada teman kita, hanya karena mereka sesuku dengan kita, atau seagama dengan kita! Pilihlah wakil kita yang benar-benar dapat dipercaya, apalagi saat ini kita berkesempatan memilih wakil kita secara langsung. Siapapun dan darimanapun partainya, satu syarat yang tidak boleh ditawar adalah bahwa mereka memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata, mereka sanggup membawa angin segar perubahan ke arah yang lebih baik!
Pemilu adalah tahta dan mahkota kekuasaan kedaulatan rakyat tertinggi. Maka gunakanlah hak pilih dengan cerdas untuk memilih wakil kita yang berkualitas dan memegang amanat penderitaan rakyat. Kesempatan kita hanya lima tahun sekali untuk mengubah nasib. Nasib besar sebuah bangsa dan negara besar yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan sia-sia. Dan nasib besar tersebut saat ini berada di pangkuan tangan kita wahai rakyat Indonesia! Akankah kita mengulangi kesalahan dalam menggunakan hak pilih di masa lalu? Hanya waktu yang akan sanggup menjawab.